Berikut adalah beberapa kebijakan yang dapat
dilakukan oleh pemerintah guna mengatasi berbagai permasalahan ekonomi di
bidang makro ;
1. Kebijakan
Fiskal
Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang
ditempuh pemerintah dalam perpajakan dan pengeluaran pemerintah/ anggaran untuk
memengaruhi pengeluaran agregat. Contohnya pengenaan pajak penghasilan dan
pengenaan cukai rokok.
2. Kebijakan
Moneter
Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang
ditempuh pemerintah/ bank sentral dalam penawaran uang dan kebijakan suku bunga
untuk memengaruhi pengeluaran agregat. Contohnya pemerintah menerapkan jumlah
uang yang beredar di masyarakat dan peningkatan suku bunga bank.
3. Kebijakan
segi penawaran
Kebijakan segi penawaran adalah kebijakan
pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi perusahaan, sehingga
barang dan jasa yang ditawarkan lebih banyak dan lebih murah. Contohnya
pemerintah memberikan bantuan subsidi kepada pengusaha kecil menengah.
4. Kebijakan
Energi
Kebijakan energi adalah kebijakan dalam
menggunakan energi seefisien dan seoptimal mungkin yang didalamnya terdapat
usaha penghematan energi. Misalnya kebijakan konfersi minyak tanah ke gas LPG
guna penghematan penggunaan bahan bakar minyak oleh masyarakat.
5. Kebijakan
Penetapan Harga
Kebijakan penetapan harga adalah kebijakan
dalam menentukan harga-harga pada tingkat tertentu pada komoditas yang
menguasai hajat hidup orang banyak. Contohnya penetapan tarif dasar listrik
oleh pemerintah.
6. Kebijakan
Neraca Pembayaran
Merupakan kebijakan yang digunakan untuk
memantau keadaan neraca pembayaran guna memengaruhi nilai tukar. Contohnya
larangan impor atau kuota produk tertentu dilakukan guna melindungi para
pengusaha lokal dari serbuan produk asing.
PERMASALAHAN
EKONOMI MAKRO
a. Masalah
Kemiskinan dan Pemerataan
Pada akhir tahun 1996 jumlah penduduk miskin Indonesia sebesar
22,5 juta jiwa atau sekitar 11,4% dari jumlah seluruh penduduk Indonesia.
Namun, sebagai akibat dari krisis ekonomi yang berkepanjangan sejak pertengahan
tahun 1997, jumlah penduduk miskin pada akhir tahun itu melonjak menjadi
sebesar 47 juta jiwa atau sekitar 23,5% dari jumlah keseluruhan penduduk
Indonesia. Pada akhir tahun 2000, jumlah penduduk miskin turun sedikit menjadi
sebesar 37,3 juta jiwa atau sekitar 19% dari jumlah seluruh penduduk Indonesia.
Dari segi distribusi pendapatan nasional, penduduk Indonesia
berada dalam kemiskinan. Sebagian besar kekayaan banyak dimiliki kelompok
berpenghasilan besar atau kelompok kaya Indonesia.
b. Krisis Nilai Tukar
Krisis mata uang yang telah mengguncang Negara-negara Asia pada
awal tahun 1997, akhirnya menerpa perekonomian Indonesia. Nilai tukar rupiah
yang semula dikaitkan dengan dolar AS secara tetap mulai diguncang spekulan
yang menyebabkan keguncangan pada perekonomian yang juga sangat tergantung pada
pinjaman luar negeri sector swasta. Pemerintah menghadapi krisis nilai tukar
ini dengan melakukan intervensi di pasar untuk menyelamatkan cadangan
devisayang semakin menyusut. Pemerintah menerapkan kebijakan nilai tukar yang
mengambang bebas sebagai pengganti kebijakan nilai tukar yang mengambang
terkendali.
c. Masalah Utang Luar Negeri
Kebijakan nilai tukar yang mengambang terkendali pada saat sebelum
krisis ternyata menyimpan kekhawatiran. Depresiasi penurunan nilai tukar rupiah
terhadap mata uang asing terutama dolar ASyang relative tetap dari tahun ke
tahun menyebabkan sebagian besar utang luar negeri tidak dilindungi dengan
fasilitas lindung nilai (hedging) sehingga pada saat krisis nilai tukar terjadi
dalam sekejap nilai utang tersebut membengkak. Pada tahun1997, besarnya utang
luar negeri tercatat 63% dari PDB dan pada tahun 1998 melambung menjadi 152%
dari PDB.
Untuk mengatasi ini, pemerintah melakukan penjadwalan ulang utang
luar negeri dengan pihak peminjam. Pemerintah juga menggandeng lembaga-lembaga
keuangan internasional untuk membantu menyelesaikan masalah ini.
d. Masalah Perbankan dan Kredit Macet
Besarnya utang luar negeri mengakibatkan permasalahan selanjutnya
pada system perbankan. Banyak usaha yang macet karena meningkatnya beban utang
mengakibatkan semakin banyaknya kredit yang macet sehingga beberapa bank
mengalami kesulitan likuiditas. Kesulitan likuiditas makin parah ketika
sebagian masyarakat kehilangan kepercayaannya terhadap sejumlah bank sehingga
terjadi penarikan dana oleh masyarakat secarabesar-besaran (rush).
Goncangan yang terjadi pada system perbankan menimbulkan goncangan
yang lebih besar pada system perbankan secara keseluruhan, sehingga
perekonomian juga akan terseret ke jurang kehancuran. Alasan-alasan di atas
menyebabkan pemerintah memutuskan untuk menyelamatkan bank-bankyang mengalami
masalah likuiditas tersebut dengan memberikan bantuan likuiditas. Namun untuk
mengendalikan laju inflasi, bank sentral harus menarik kembali uang tersebut
melalui operasi pasar terbuka. Hal ini dilakukan dengan meningkatnya suku bunga
SBI. Kebijakan ini kemudian menimbulkan dilema karena peningkatan suku bunga
menyebabkan beban bagi para peminjam (debitor). Akibatnya tingkat kredit macet
di system perbankan meningkat dengan pesat. Dilema semakin kompleks di saat
system perbankan mencoba mempertahankan likuiditasyang mereka miliki dengan
meningkatkan suku bungan simpanan melebihi suku bunga pinjaman sehingga mereka
mengalami kerugian yang berakibat pengikisan modal yang mereka miliki.
e. Masalah Inflasi
Masalah inflasi yang terjadi di Indonesia tidak terlepas kaitannya
dengan masalah krisis nilai tukar rupiah dan krisis perbankan yang selama ini
terjadi. Pada tahun 2004 tingkat inflasi Indonesia pernah mencapai angka 10,5%.
Ini terjadi karena harga barang-barang terus naik sebagai akibat dari dorongan
permintaan yang tinggi. Tingginya laju inflasi tersebut jelas melebihi sasaran
inflasi BI sehingga BI perlu melakukan pengetatan di bidang moneter. Pengetatan
moneter tidak dapat dilakukan secara drastic dan berlebihan karena akan
mengancam kelangsungan proses penyehatan perbankan dan program restrukturisasi
perusahaan.
f. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran
Menurunnya kualitas pertumbuhan ekonomi tahun 2005-2006 tercermin
dari anjloknya daya serap pertumbuhan ekonomi terhadap angkatan kerja. Bila di
masa lalu setiap 1% pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan lapangan kerja hingga
240 ribu maka pada 2005-2006 setiap pertumbuhan ekonomi hanya mampu
menghasilkan 40-50 ribu lapangan kerja. Berkurangnya daya serap lapangan kerja
berarti meningkatnya penduduk miskin dan tingkat pengangguran. Untuk menekan
angka pengangguran dan kemiskinan, pemerintah perlu menyelamatkan
industry-industri padat karya dan perbaikan irigasi bagi pertan
PERMASALAHAN EKONOMI MIKRO
a. Masalah Harga Dasar dan Harga Tertinggi
Krisis ekonomi yang pernah melanda dunia terjadi cukup lama dan
diyakini bahwa mekanisme pasar tidak mampu menyelesaikan masalah ekonomi
tersebut. Artinya, keseimbangan permintaan dan penawaran di pasar tidak
tercapai. Pengaruh dari krisis tersebut adalah melambungnya harga berbagai
jenis barang yang di butuhkan oleh produsen dan konsumen.
Salah satu campur tangan pemerintah dalam permasalahan ini ialah
kebijakan pemerintah mengenai harga dasar (floor price) dan harga tertinggi
(ceiling price). Tujuan penentuan harga dasar adalah untuk membantu produsen,
sedangkan harga tertinggi untuk membantu konsumen. Misalnya, musim panen padi
menyebabkan jumlah beras melimpah. Akibatnya, harga beras turun sehingga para
petani mengalami kerugian. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah
menentukan harga dasar (floor price) beras untuk membantu para petani.
b. Meningkatnya Permintaan Beras
Gagal panen akan menyebabkan berkurangnya penawaran beras sehingga
harga beras akan naik. Tingginya harga beras akan menambah beban hidup
masyarakat yang berpenghasilan rendah dan tidak tetap. Untuk mengatasi pasokan
beras ini, pemerintah melakukan program impor beras melalui tender terhadap
beberapa perusahaan swasta nasional dan asing.
c. Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM)
Sehubungan dengan naiknya harga BBM, para pengusaha angkutan umum
bus kota, angkutan kota (angkot), dan taksi mengalami penurunan pendapatan dan
mengurangi laba bagi pengusaha dan para sopir. Untuk menyesuaikan kenaikan
harga BBM tersebut, beberapa pengusaha angkutan umum menaikkan tarifnya secara
sepihak. Tindakan ini tentu sajaakan memberatkan para konsumen
pengguna jasa angkutan. Untuk mengatasi masalah tersebut
pemerintah bersama para asosiasi pengusaha angkutan melakukan penyesuaian tarif
angkutan umum dengan menetapkan tarif resmi bagi para pengusaha bus kota,
angkutan kota dan taksi. Besarnya tarif resmi ini tentu tidak memberatkan
konsumen atau juga tidak merugikan pengusaha angkutan umum.
d. Masalah Monopoli
Praktik monopoli akan mengakibatkan penguasaan pasar terhadap
barang atau jasa tertentu yang dihasilkan oleh satu perusahaan. Praktik
monopoli seringkali merugikan masyarakat dan konsumen. Di samping itu, monopoli
akan mempersempit peluang usaha bagi masyarakat lain sehingga kurang
menumbuhkan semangat berwirausaha masyarakat. Perusahaan yang melakukan praktik
monopoli seringkali mempermainkan dan menetapkan harga tanpa mempertimbangkan
kelompok masyarakat yang memiliki usaha sejenis. Hal ini akan menghancurkan
para pesaing.
Untuk menghindari kegiatan praktik monopoli, pemerintah membuat
peraturan yang mengatur tentang kegiatan usaha agar menumbuhkan iklim usaha
yang sehat bagi masyarakat, yaitu UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
e. Masalah Distribusi
Jalur distribusi barang dan jasa yang panjang akan mengakibatkan
tingkat harga barang menjadi tinggi dan mahal ketika sampai ke tangan konsumen.
Untuk itu, beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah atau swasta untuk
memperpendek jalur distribusi sehingga harga barang ketika sampai ke tangan
konsumen tidak mahal. Misalnya, PT. Coca Cola Indonesia melakukan distribusi
barang melalui lebihdari 120 pusat penjualan di seluruh Indonesia dan
didistribusikan langsung melalui ke pedagang eceran (80% pengecer) dan grosir
dan 90% masuk kategori usaha kecil
Standar Kompetensi : Memahami kebijakan pemerintah dalam bidang
ekonomi
Kompetensi Dasar : – Mendeskripsikan perbedaan antara ekonomi
mikro dan ekonomi makro
- Mendeskripsikan masalah-masalah yang dihadapi pemerintah di
bidang ekonomi
Indikator : – Mendeskripsikan pengertian Ekonomi Mikro dan Makro
- Mendeskripsikan perbedaan Ekonomi Mikro dan Makro
- Memberi contoh di masyarakat tentang ekonomi mikro (misal usaha
industri kecil) dan ekonomi makro (misal inflasi, pendapatan nasional dll)
- Mengidentifikasi Masalah-masalah yang dihadapi pemerintah di
bidang ekonomi (kemiskinan,pemerataan pendapatan).
- Memecahkan Masalah-masalah yang dihadapi pemerintah di bidang
ekonomi
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM BIDANG EKONOMI
Ilmu ekonomi muncul karena adanya tiga kenyataan berikut :
• Kebutuhan manusia relatif tidak terbatas.
• Sumber daya tersedia secara terbatas.
• Masing-masing sumber daya mempunyai beberapa alternatif
penggunaan.
Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia di
dalam memenuhi kebutuhannya yang relatif tidak terbatas dengan menggunakan
sumber daya yang terbatas dan masing-masing sumber daya mempunyai alternatif
penggunaan (opportunity cost).
Secara garis besar ilmu ekonomi dapat dipisahkan menjadi dua yaitu
ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro.
1. Ekonomi Makro
Ilmu ekonomi makro mempelajari variabel-variabel ekonomi secara
agregat (keseluruhan). Variabel-variabel tersebut antara lain : pendapatan
nasional, kesempatan kerja dan atau pengangguran, jumlah uang beredar, laju
inflasi, pertumbuhan ekonomi, maupun neraca pembayaran internasional.
Ilmu ekonomi makro mempelajari masalah-masalah ekonomi utama
sebagai berikut :
• Sejauh mana berbagai sumber daya telah dimanfaatkan di dalam
kegiatan ekonomi. Apabila seluruh sumber daya telah dimanfaatkan keadaan ini
disebut full employment. Sebaliknya bila masih ada sumber daya yang belum dimanfaatkan
berarti perekonomian dalam keadaan under employment atau terdapat
pengangguran/belum berada pada posisi kesempatan kerja penuh.
• Sejauh mana perekonomian dalam keadaan stabil khususnya
stabilitas di bidang moneter. Apabila nilai uang cenderung menurun dalam jangka
panjang berarti terjadi inflasi. Sebaliknya terjadi deflasi.
• Sejauh mana perekonomian mengalami pertumbuhan dan pertumbuhan
tersebut disertai dengan distribusi pendapatan yang membaik antara pertumbuhan
ekonomi dan pemerataan dalam distribusi pendapatan terdapat trade off maksudnya
bila yang satu membaik yang lainnya cenderung memburuk.
2. Ekonomi Mikro
Sementara ilmu ekonomi mikro mempelajari variabel-variabel ekonomi
dalam lingkup kecil misalnya perusahaan, rumah tangga.
Dalam ekonomi mikro ini dipelajari tentang bagaimana individu
menggunakan sumber daya yang dimilikinya sehingga tercapai tingkat kepuasan
yang optimum. Secara teori, tiap individu yang melakukan kombinasi konsumsi
atau produksi yang optimum bersama dengan individu-individu lain akan
menciptakan keseimbangan dalam skala makro dengan asumsi ceteris paribus.
Perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro
Dilihat dari Ekonomi Mikro Ekonomi Makro
Harga Harga ialah nilai dari suatu komoditas (barang tertentu
saja) Harga adalah nilai dari komoditas secara agregat (keseluruhan)
Unit analisis Pembahasan tentang kegiatan ekonomi secara
individual. Contohnya permintaan dan dan penawaran, perilaku konsumen, perilaku
produsen, pasar, penerimaan, biaya dan laba atau rugi perusahaan Pembahasan
tentang kegiatan ekonomisecara keseluruhan. Contohnya pendapatan nasional,
pertumbu8han ekonomi, inflasi, pengangguran, investasi dan kebijakan ekonomi.
Tujuan analisis Lebih memfokuskan pada analisis tentang cara
mengalokasikan sumber daya agar dapat dicapai kombinasi yang tepat. Lebih
memfokuskan pada analisis tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap
perekonomian secara keseluruhan
Masalah-masalah yang dihadapi pemerintah di bidang ekonomi
1. Masalah kemiskinan
Upaua penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan melalui berbagai
cara, misalnya program IDT (Inpres Desa Tertinggal), KUK (Kredit Usaha Kecil),
KMKP (Kredit Modal Kerja Permanen) PKT (Program Kawasan Terpadu), GN-OTA dan
program wajib belajar.
2. Masalah Keterbelangkangan
Masalah yang dihadapi adalah rerndahnya tingkat pendapatan dan
pemerataannya, rendahnya pelayanan kesehatan, kurang terpeliharanya fasilitas
umum, rendahnya tingkat disiplin masyarakat, renddahnya tingkat keterampilan,
rendahnya tingkat pendidikan formal, kurangnya modal, produktivitas kerja,
lemahnya manajemen usaha. Untuk mengatasi masalah ini pemerintah berupaya
meningkatkan kualitas SDM, pertukranan ahli, transper teknologi dari Negara
maju.
3. Masalah pengangguran dan kesempatan kerja
Masalah pengangguran timbul karena terjadinya ketimpangan antara
jumlah angkatan kerja dan kesempatan kerja yang tersedia. Untuk mengatasi
masalah ini pemerintah melakukan pelatihan bagi tenaga kerja sehingga tenaga
kerja memeiliki keahlian sesuai dengan lapangan kerja yang tersedia, pembukaan
investasi baru, terutama yang bersifat padat karya, pemberian informasi yang
cepat mengenai lapangan kerja
4. Masalah kekurangan modal
Kekurangan modal adalah suatu cirri penting setiap Negara yang
memulai proses pembangunan. Kekurangan modal disebabkan tingkat pendapatan
masyarakat yang rendah yang menyebabkan tabungan dan tingkat pembentukan modal
sedikit. Cara mengatasinya memlaui peningkatan kualitas SDM atau peningkatan
investasi menjadi lebih produktif.
Peran dan Fungsi Pemerintah di Bidang
Ekonomi
1. Fungsi stabilisasi, yaitu fungsi pemerintah dalam menciptakan
kestabilan ekonomi, sosial politik, hokum, pertahanan dan keamanan.
2. Fungsi alokasi, yaitu fungsi pemerintah sebagai penyedia barang
dan jasa public, seperti pembangunan jalan raya, gedung sekolah, penyediaan
fasilitas penerangan, dan telepon.
3. Fungsi distribusi, yaitu fungsi pemerintah dalam pemerataan
atau distribusi pendapatan masyarakat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar